Tim Hukum dan Advokasi Edi-Rendi pada saat Launching Posko Layanan Kecurangan Pilkada Kukar 2024 (pic:tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Menyikapi berbagai isu terkait Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar) 2024, Tim Hukum dan Advokasi Edi Rendi bersama dengan Tim Direktorat Hukum DPC PDIP Kukar dan Badan Bantuan Hukum (BBH) DPC PDIP Kukar secara resmi meluncurkan Posko Layanan Kecurangan Pilkada Kukar 2024.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya laporan terkait dugaan kecurangan dan upaya framing politik yang merugikan Paslon nomor urut 01, Edi-Rendi.

Hal tersebut diungkapkan Erwinsyah selaku Ketua Tim Hukum dan Advokasi Edi-Rendi pada press release Launching Posko Layanan Kecurangan Pilkada Kukar 2024, pada Jumat (8/11/2024) di Kantor DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Erwinsyah menyampaikan bahwa Posko tersebut dibentuk dengan tujuan menghimpun dan mendokumentasikan berbagai laporan terkait pelanggaran selama masa kampanye hingga hari pemungutan suara.

"Kami akan mengumpulkan data dari masyarakat, tim kampanye, dan relawan Paslon 01 di setiap Kecamatan. Semua laporan terkait dugaan kecurangan akan diverifikasi untuk ditindaklanjuti," jelas Erwin

Lebih lanjut, ia menegaskan Posko layanan ini akan berfungsi sebagai pusat aduan dan pengumpulan bukti terkait pelanggaran, termasuk kasus kampanye hitam, penyebaran hoaks di media sosial, dan dugaan kecurangan di lapangan berkaitan dengan Paslon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kukar nomor urut 01 yakni Edi-Rendi.

"Apabila ada bukti yang cukup, kami tidak akan ragu membawa kasus ini ke ranah lebih lanjut dan serius," tegas Erwin, Ketua Tim Hukum dan Advokasi Edi Rendi.

"Kami mengimbau semua pihak untuk menghormati proses hukum dan tidak menyebarkan opini yang menyesatkan. Kami tidak akan tinggal diam jika framing tersebut merugikan integritas kampanye kami," sambung Erwin

Sejalan dengan peluncuran Posko tersebut, Tim Hukum dan Advokasi Edi-Rendi juga menyoroti adanya framing negatif yang terus berkembang di media sosial. Atas hal ini pihaknya menegaskan bahwa segala bentuk opini sesat dan framing politik yang merugikan Paslon 01 akan ditangani dengan serius.

Pada kesempatan yang sama, Sopian dari Direktorat Hukum Posko Layanan Kecurangan Pilkada Kukar 2024 bidang pelanggaran kampanye Edi-Rendi. Mengatakan pusat Posko untuk titik pertama yakni di DPC PDI-Perjuangan Kukar yang berada di kecamatan Tenggarong, dan Ekspansi di 20 Kecamatan.

“Untuk memperluas jangkauan pengawasan, Posko pusat kami dirikan di DPC PDIP Kukar dan akan dilengkapi dengan Posko di beberapa Kecamatan yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran,” jelas Sopian.

Lebih lanjut, Supardi selaku Ketua Posko Layanan Kecurangan Pilkada Kukar 2024. Menyatakan bahwa tim hukum dan Advokasi Paslon 01 Edi-Rendi akan bekerja sama dengan relawan untuk memfasilitasi pelaporan masyarakat.

"Kami akan membuka Posko di 20 Kecamatan dengan fokus pengawasan intensif pada daerah-daerah yang rawan pelanggaran dan hotline kami terbuka selama 24 jam," kata Supardi.

“Selain itu, Posko juga akan membuka hotline pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran secara anonim atau terbuka. Semua laporan yang masuk akan didokumentasikan dan, jika terbukti valid, akan diserahkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk ditindaklanjuti,” tambahnya.

Tim Edi Rendi juga menegaskan komitmen mereka untuk transparansi dalam proses Pilkada. Tim telah melakukan survei internal dan eksternal hingga tahap ke empat untuk memastikan validitas dukungan dan menjaga kredibilitas Paslon 01.

"Kami akan membalance informasi dengan data ilmiah yang sudah kami kumpulkan dan pastinya kami juga membekali tim kami, relawan dan masyarakat mengenai prosedur maupun hal-hal yang masuk dalam kategori kecurangan Pilkada," jelas Sopian.

Adapun Kontak Posko Layanan Kecurangan Pilkada Kukar 2024:

- Alamat: Kantor DPC PDIP Kukar Jalan Wolter Monginsidi. Kelurahan Timbau. Kecamatan Tenggarong.

- Hotline: Supardi 0813-4716-7083

Dengan peluncuran Posko Layanan Kecurangan Pilkada Kukar 2024, Tim Hukum dan Advokasi Edi-Rendi menunjukkan keseriusan dalam mengawal jalannya Pilkada yang jujur dan adil, memastikan bahwa setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti secara tegas. (tan)